--- Terima kasih atas Kunjungan anda " Saya A. Rifqi Amin selaku admin Blog Banjir Embun bersedia menerima kritik dan saran dari anda. Kirimkan saran dan kritik membangun tersebut ke email: banjirembun@yahoo.co.id atau WhatsApp 08563350350. Info lebih lanjut hubungi: 08563-350-350 (11 digit)”---

Jumat, 22 Juni 2018

Pengertian Pengembangan Pendidikan Agama Islam




 Oleh: A. Rifqi Amin
Kata pengembangan berarti “proses, cara, perbuatan mengembangkan.” Kata tersebut merupakan satu akar dengan kata “berkembang” yang artinya pertama “mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup).” Kedua “menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya); memuai.” Ketiga “menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).” Keempat “menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya).[1] Dengan demikian, pengembangan adalah suatu proses kerja cermat dalam merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dan lebih luas pengaruhnya dari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan “suatu keadaan” di sini bisa berhubungan dengan manusia, sistem, organisasi, teori, pemahaman (tafsir), benda, dan sebagainya yang terkait dengan produk manusia lainnya.
Adapun yang dimaksud Pendidikan Agama Islam dalam buku ini tidak lain yaitu usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, serta dengan sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau akan ditempuhnya. Hal itu artinya, dalam segala lingkungan kehidupan peserta didik kelak mampu memilih dengan tegas terhadap adanya “dilema etika.” Yakni, antara kenyataan bisa berpeluang melakukan tindakan negatif untuk memuluskan keinginan (ego pribadi) kemudian ditandingkan dengan landasan moral yang sesuai dengan cita-cita Islam. Misalnya, ketika ia menjadi politikus, ia akan tetap teguh mencegah dan meninggalkan diri melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan cita-cita Islam meski ada peluang besar untuk melakukannya seperti korupsi, menzalimi rakyat, dan perbuatan tercela lainnya. Begitu pula saat menjadi arsitek, ia tidak akan membuat WC (toilet) menghadap atau membelakangi kiblat meski hal itu akan sedikit menambah biaya karena memakan sebagian tempat lain.
Dalam pengertian tersebut, salah satu kedudukan PAI ditegaskan sebagai “usaha mengkaji ilmu.” Hal ini menandakan, kegiatan yang ada padanya merupakan upaya ilmiah. Artinya, apa-apa yang dilakukan tidak bersifat statis, sehingga bisa dikembangkan. Oleh karena itu, PAI secara asali semestinya mempunyai jiwa dan semangat perubahan menuju terbaik. Baik perubahan yang disebabkan reaksi maupun antisipasi atas “kenyataan” baru. Baik yang berada dalam sistem maupun di luarnya. Dengan demikian, PAI bukan kegiatan yang semata-mata mengarah pada kegiatan pendoktrinan peserta didik. Kendati demikian, fokus utama PAI tetap harus jelas. Yakni, berupaya membentuk peserta didik menjadi manusia beriman. Serta sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala sektor dan sistem kehidupan[2] yang sedang atau akan ditempuh mereka.
Lebih aplikatif, Pendidikan Agama Islam di sini tidak hanya tertuju pada lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren. Pelaksanaan PAI yang dimaksud di sini juga dilaksanakan oleh negara maupun masyarakat pada semua lembaga pendidikan berbentuk sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Serta tentunya pengembangan PAI yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan tidak menutup kemungkinan bagi Perguruan Tinggi Umum (PTU). Selain itu, pengembangan PAI sesungguhnya bukan melulu pada tataran pembelajarannya yang meliputi tujuan, materi, strategi, evaluasi, dan seterusnya. Namun, juga melingkupi beberapa pengembangan lainnya, seperti pengembangan syiar Islam melalui lembaga pendidikan, kurikulum, manajemen kelembagaan, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan efek dan maksud diadakannya pengembangan PAI tidak hanya untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, juga bisa berpengaruh positif bagi masyarakat luas, negara, dan seluruh umat manusia. Secara gamblang dapat dikategorisasikan pengembangan PAI di lembaga pendidikan sebagaimana penulis kembangkan (ubah sesuaikan) dari gambar Sutrisno dan Muhyidin berikut ini: [3]
 
 

Gambar 1.1 Kategorisasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan
(Gambar dirubah seperlunya agar sesuai dengan tema buku ini)

Skema tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud PAI di sini ialah kegiatan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan PAI di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak terlalu ditekankan dalam buku ini. Dengan kata lain, pembahasan secara khusus tentang PAI di PAUD tidak dibahas secara detail, seperti halnya pada jenjang pendidikan lain (pesantren, madrasah, sekolah, dan PTAI). Alasannya, untuk PAUD dalam pasal 14 Undang-undang Sisdiknas 2003 tidak disebutkan sebagai salah satu jenjang pendidikan formal. Dijelaskan bahwa “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.” Diperjelas dalam pasal 26 ayat 3 bahwa “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan  hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.” Akan tetapi di pasal 28 ayat 2 juga dijelaskan “Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.”[4] Hal ini bukan berarti jenjang pendidikan usia dini tidak penting. Bagaimanapun, kajian tentang pengembangan PAI pada PAUD secara istemewa dibutuhkan kajian tersendiri.
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Pendidikan Agama Islam berarti suatu proses kerja cermat untuk merubah hal-hal yang terkait dengan produk (konsep dan benda) atau karya manusia dalam membangun pendidikan Islam agar menjadi lebih baik pada segala aspeknya dan lebih luas pengaruh maupun kemanfaatannya dari sebelumnya. Artinya, yang dirubah dalam pembangunan PAI di sini bukan teks-teks (redaksi) sumber dan landasan pokoknya yaitu al Quran dan Hadith. Akan tetapi salah satunya melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman ilmuwan (ulama). Khususnya tafsir ulama “pendidikan” terdahulu terhadap teks-teks yang tidak lagi relevan dengan modernitas. Atau sebaliknya, “menemukan” atau merevitalisasi[5] pemahaman dan praktik ilmuwan terdahulu yang ditinggalkan oleh ilmuwan pendidikan sakarang tapi sangat relevan dengan hari ini. Dengan demikian suatu pengembangan bukan hanya sebuah akibat tapi juga bisa menjadi sebab. Serta adanya pengembangan tidak hanya untuk memperbaiki sesuatu yang ada tapi juga untuk mencegah hal-hal negatif.


[1]“Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring),” KBBI Offline Versi 1.5, dalam http://kbbi-offline.googlecode.com/files/kbbi-offline-1.5.zip, didownload tanggal 21 April 2014.
[2]Pada pengembangan PAI harus dibumikan kembali bahwa pendidikan merupakan bagian kecil dari sistem kehidupan. Dengan demikian, secara konsep maupun praktik PAI tidak dapat berdiri sendiri. Ia senantiasa terkait dengan sistem lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, perindustrian, dan sebagainya. Oleh karena itu, mekanisme pengembangan PAI mesti menyadari bahwa peserta didik kelak akan menjalani kehidupan “nyata” di luar lembaga pendidikan. Hal ini bukan berarti demi kesuksesan peserta didik pada setiap pengembangan yang dilakukan menghalalkan segala cara. Namun, ia dengan sekreatif mungkin mampu mengemas nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sistem-sistem itu.
[3]Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), Hlm. 51.
[4]Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Beserta Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003).
[5]Pengembangan di sini bukan berarti suatu tindakan yang anti konservatif. Sebaliknya, suatu pengembangan kadang kala diadakan dalam misi penyuksesan fungsi konservasi (penyelamatan). Yakni, menjaga dan memunculkan kembali nilai-nilai agama Islam  yang luhur serta universal dari penyimpangan (pemahama parsial) dan penenggelaman.

Kamis, 21 Juni 2018

Pengantar Singkat Pengembangan Pendidikan Agama Islam




Terdapat sebuah adagium, di mana ada sejumlah manusia di sana muncul pengembangan masyarakat. Tak perlu disangsikan lagi, pengembangan terhadap hasil atau karya (teori dan produk) manusia dalam segala bidang merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Pernyataan tersebut didasarkan kenyataan bahwa pada masyarakat senantiasa terjadi perubahan sosiologis, filosofis, psikologis, dan lainnya. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu media dakwah umat Islam perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman yang terus mengalami perubahan. Implikasinya, bila tidak diadakan pengembangan maka bisa dipastikan kegiatan PAI tidak lagi relevan, mandek, dan hanya menjadi proses simbolis. Yakni, cuma menjadi penanda bahwa kegiatan, kultur, dan eksistensi spirit keagamaan Islam di suatu lembaga masih ada. Tanpa memerhatikan atau memedulikan apakah kegiatan tersebut mampu memberikan makna, mencerahkan, dan “mengubah” masa depan para peserta didik secara tepat atau tidak.
Di sisi lain, pemberian label “pengembangan” pada setiap kegiatan atau program yang dirancang bisa menimbulkan “gengsi” tersendiri. Entah, produk pengembangan itu berwujud teori maupun benda tetap akan berimplikasi dan bermakna sangat kompleks. Artinya, diperlukan kesungguhan dan konsistensi dalam melakukannya. Dalam hal ini, tak terkecuali pada pengembangan Pendidikan Agama Islam. Bagaimanapun, konsep PAI yang digunakan untuk membentuk, membangun, dan mengkader generasi penerus umat Islam merupakan hasil kreasi manusia. Dengan kata lain, seluruh muatan PAI kecuali ayat al Quran dan teks Hadith[1] merupakan hasil karya (pemahaman atau tafsir, teori, dan produk) manusia yang tidak boleh ada keraguan untuk senantiasa memperbaruinya. Misalnya, perumusan dan pengonsepan PAI pada masa awal kemerdekaan Indonesia tentu berbeda dengan masa sekarang. Pengembangan ini dilakukan salah satunya karena adanya aturan atau perundang-undangan[2] baru yang tidak ada pada masa sebelumnya.
Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan PAI mesti disesuaikan dengan perkembangan ilmu (alam dan sosial) serta fenomena masyarakat. Tak ketinggalan juga disesuaikan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional.[3] Oleh karena itu, PAI sebagai suatu sistem pembelajaran senantiasa menjanjikan paradigma baru, salah satunya berupa paradigma pendidikan holistik. Paradigma tersebut penting dalam melihat dinamika pendidikan secara utuh. Mengingat selama ini, problem PAI masih terkendala pada cara pandang parsial, misalnya hanya ditujukan untuk menyiapkan peserta didik bisa masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Padahal PAI salah satunya tidak bisa tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing peserta didik.[4]
Dalam alur sejarahnya pun, sesungguhnya pengembangan PAI terutama pada masa kemundurannya masih didominasi laju yang lambat bahkan bisa dikatakan stagnan. Salah satu penyebabnya ialah manfaat dari hasil pembelajaran PAI masih diprioritaskan pada ego relegiositas-dogmatis kalangan umat Islam sendiri.[5] Bukan ditujukan untuk kemaslahatan (utamanya terkait pengembangan ilmu pengetahuan) bagi seluruh umat manusia.[6] Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan konsep Islam yang menjadi rahmatan lil al-‘alamin [7] secara serius, holistik, dan implementatif belum begitu ditekankan pada PAI. Berangkat dari kenyataan itu, buku ini berusaha menawarkan konsep pengembangan PAI yang bisa membuka pintu gerbang solusi atas permasalahan terkini. Akhirnya, sebelum melakukan pembahasan secara mendalam maka terlebih dahulu perlu dipaparkan beberapa hal yang cukup penting yang secara rinci dibahas pada Bab ini.


[1]Dengan demikian pengembangan PAI harus tetap menukil teks al Quran. Meski pemahaman (tafsir) terhadap teks al Quran tentu berbeda dan berpeluang mengalami perkembangan antara ulama satu dengan yang lain.
[2]Misalnya, adanya kententuan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa seorang anak “tanpa ayah” melalui ibunya bisa menuntut pertanggungjawaban kepada pria agar menjadi ayahnya secara sah di mata hukum. Dengan syarat bisa dibuktikan secara ilmiah (salah satunya dengan tes DNA) bahwa ia merupakan ayah biologisnya. Dari kenyataan itu seorang pendidik PAI harus menunjukkan aturan baru tersebut kepada peserta didiknya. Serta tentunya pendidik harus memahami dan merumuskan implikasinya bagi materi ajar tentang pernikahan pada pembelajaran PAI. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesenjangan antara hasil pemahaman (penafsiran) lama terkait pernikahan yang masih digunakan dengan kenyataan (ketentuan baru dari MK) yang ada di masyarakat. Contoh lainnya, adanya upaya pengembangan dari Pemerintah Pusat dengan diberlakukannya Undang-undang terkait otonomi daerah maupun pemerintah daerah. Di mana kegiatan pendidikan sebagai salah satu hal yang diotonomikan (diserahkan kepada pemerintahan daerah). Dalam ranah tertentu, lembaga pendidikan diberi kebebasan dan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Kenyataan peraturan baru ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikannya.
[3]“...dinamika lingkungan yang berlangsung sangat cepat telah memunculkan banyak tantangan baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Selain masalah ‘klasik’ seputar kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terpuruk dalam era globalisasi, maraknya korupsi, memudarnya semangat kebhinekaan, berkembangnya budaya kekerasan, dan degradasi kualitas lingkungan adalah beberapa masalah kontemporer yang menuntut respons dari dunia pendidikan Indonesia, termasuk pendidikan Islam.” Selain itu berdasarkan pemaparan Maarif bahwa “kualitas SDM Indonesia di tengah kompetisi global adalah masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Laporan United Nations Development Program (UNDP) Tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia, pada tahun 2013, memperoleh skor 0,684 dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI). Skor HDI Indonesia lebih tinggi dibandingkan Filipina (0,660), Vietnam (0,638), Laos (0.569), dan Myanmar (0,524), namun lebih rendah dibandingkan Singapura (0,901), Malaysia (0,769), dan Thailand (0,722). Sungguhpun skor HDI menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa puluh tahun terakhir, kualitas SDM Indonesia masih tergolong rendah pada tataran global, karena berada pada peringkat ke-108 dari 187 negara di dunia.” Ia pun juga menjabarkan bahwa “Akar masalah dalam kualitas SDM Indonesia terletak terutama pada ketimpangan akses terhadap pendidikan. Jumlah penduduk yang sangat besar dan terdistribusi secara tidak merata secara geografis mengakibatkan ketidakmerataan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam dalam hal ini ialah bagaimana mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia... Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, misalnya, data statistik pendidikan Islam, Kementerian Agama, menunjukkan bahwa lebih dari 50% satuan pendidikan MI, MTs, MA, dan Pondok Pesantren berlokasi di wilayah-wilayah pedesaan. Dengan pola distribusi geografis seperti ini, pendidikan Islam memberikan kontribusi yang sangat bermakna dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan.” Lihat, Saiful Maarif, “Apresiasi Pendidikan Islam 2014: Bersama Memajukan Pendidikan Islam untuk Indonesia yang Lebih Baik,” dalam http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=7084#.VOqZZPmsUyY, 23 Desember 2014, diakses tanggal 16 Maret 2015.
[4]Khaerun Nisa’, “Konstruksi Pendidikan Moral Secara Holistik (Pendekatan Baru Pengembangan Pendidikan Agama Islam),” Jurnal al-Riwayah, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, dalam http://digilib.unm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=unm-digilib-unm-khaerunnis-401, 06 Juni 2014, diakses tanggal 16 Februari 2015.
[5]Kendati demikian, dalam konteks sejarah Indonesia terkait eksistensi maupun konstribusi pendidikan Islam (terutama Pesantren dan Madrasah) dalam proses pendidikan dan pembangunan tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagaimanapun, lembaga-lembaga tersebut telah berkiprah dalam upaya pencerdasan masyarakat bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan. Lihat, Maarif, “Apresiasi Pendidikan Islam, diakses tanggal 16 Maret 2015.
[6]PAI selama ini masih mengurusi masalah ibadah dan egosentris keagamaan. Padahal kendala serius yang paling mengancam umat Islam dan umat manusia pada umumnya sekarang ini bukan hanya pada bagaimana cara beribadah dan cara beragamanya. Akan tetapi terletak pada bagaimana umat Islam mampu berperan serta dalam menciptakan kemaslahatan kehidupan secara universal. Yakni, tidak hanya berperan pada pembangunan moral, tapi juga berperan dalam mendorong hingga terlibat secara langsung dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, PAI melalui berbagai bentuk pengembangan yang dilakukan idealnya pun harus bisa berperan dalam “menyelamatkan” dunia dari berbagai ancaman yang disebabkan oleh ulah manusia. Misalnya, bahaya pemanasan global (global warming), rusaknya ekosistem di alam akibat penggunaan bahan kimia berlebihan, eksploitasi sumber daya alam maupun lingkungan yang terlalu berlebihan, dan lain sebagainya.
[7]Konsep rahmatan lil al-‘alamin (rahmat bagi seluruh semesta alam) tidak hanya difokuskan pada manusia. Akan tetapi juga bagi ekosistem di bumi ini. Yakni, tidak hanya difokuskan pada komponen biotik (benda hidup) tapi juga pada benda mati. Di mana keduanya terjadi hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, melestarikan “keseimbangan” alam (lingkungan hidup) ini merupakan suatu kebaikan dan keharusab bagi penganut Islam. Lebih konseptual, Zamroni dan Rahayu menggunakan istilah Education for Sutainable Development (EfSD). Yakni, konsep pendidikan yang membawa misi pembentukan perilaku manusia yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Idealnya, sejak usia dini peserta didik di lembaga pendidikan sudah dibiasakan dengan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Hal itu dilakukan agar sedini mungkin mereka punya kesedaran akan arti penting kelestarian lingkungan hijau bagi kehidupan yang aman dan nyaman. Lihat, M. Imam Zamroni dan Lies Rahayu WF, “Pengembangan Madrasah Berparadigma Pembangunan Berkelanjutan,” Kawistara Vol. 2 No. 1 April 2012: hlm. 48-57, dalam  jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3951/3226, diakses 19 Februari 2015.