Pengembangan Pendidikan Agama Islam: Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner

Kamis, 10 Juli 2014

Kajian atas Deklarasi Kemenangan

Baca juga:







Kajian atas Deklarasi Kemenangan


Prolog
Dalam konteks Pilpres 2014, istilah “menang” dan “kalah” merupakan satu kata yang sangat sensitif dan cenderung berasosiasi pada yang kasar (meremehkan atau merendahkan yang lain). Bagaimanapun, Pilpres bukanlah sebuah kejuaraan untuk memperebutkan Piala atau Medali. Pun juga bukan merebutkan kursi jabatan atau merebut kekuasaan yang sudah lama tidak diduduki. Pilpres merupakan salah satu cara untuk menemukan pemimpin yang bisa “melindungi” negara Indonesia dari cengkraman asing.

Dari penjelasan tersebut, seyogyanya istilah “menang” atau “kalah” diganti dengan “terpilih” atau “tidak terpilih.” Alasannya, dalam Pilpres ini sesungguhnya rakyat Indonesia bukan mencari sosok pemenang, kemudian bisa “melecehkan” yang kalah. Namun hakikatnya mencari dan memilih figur pemimpin bangsa yang mampu “menyelematkan" bangsa ini dari dominasi asing. Asumsinya, pasangan terpilih harus mampu menjaga kedaulatan Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, pangan, pertahanan, dan semua kedaulatan lainnya sehingga bangsa ini benar-benar bisa mandiri.

Dapat disimpulkan, bahwa pasangan yang terpilih statusnya bukanlah sebagai pemenang, akan tetapi sebagai pengemban amanat seluruh (bukan sebagian) rakyat Indonesia. Oleh karena itu, istilah “deklarasi kemenangan” seharusnya diganti dengan “deklarasi pengembanan.” Yakni, mengemban visi-misi yang telah mereka janjikan, termasuk juga mengemban visi-misi dari pasangan tak terpilih. Bagaimanapun, visi-misi dari pasangan tak terpilih secara tidak langsung telah menjadi keinginan sekaligus amanat dari sebagian rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan.

Deklarasi Kemenangan Jokowi-Kalla
Beberapa hal yang membuat janggal dari pendeklarasian kemenangan Jokowi-Kalla dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Di antaranya adalah dari segi waktu pelaksanaan, siapa yang menghadiri, media massa yang meliput, dan pernyataan yang dilontarkan. Pengkajian terhadap empat hal sudut pandang tersebut hanya akan difokuskan pada saat kejadian. Dengan kati lain, kajian ini tidak akan menyinggung konteks, sebab-akibat, termasuk siapa dalang dibalik pendeklarasian itu. Berikut ulasannya:

1.    Waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pendeklarasian Jokowi-Kalla dilakukan sekitar pukul 14.30 WIB. Di mana, data yang terkumpul oleh beberapa lembaga survei yang mengunggulkan mereka belum terkumpul 100%. Selain itu,
2.    Peserta deklarasi
Peserta deklarasi yang tampak mencolok adalah kehadarin Megawati. Di mana posisi duduknya berada di tengah-tengah, yaitu antara Jokowi dan Kalla.
3.    Media massa yang meliput: media TV suasta yang meliput siaran langsung fenomena itu adalah Transtv, Trans7, dan MetroTv.
4.    Pernyataan yang dilontarkan: Pernyataan Megawati lihat link ini dan pernyataan Jokowi serta Kalla lihat link ini.

Empat hal temuan tersebut merupakan sebuah data penting, yang siapapun bisa memaknai dengan konteks keilmuan dan pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, pihak Megawait serta Jokowi-Kalla harus bisa memberikan penjelasan mengapa empat temuan tersebut bisa terjadi. Apakah memang waktu, peserta, media yang meliput, dan pernyataan yang dilontarkan dilakukan atau terjadi secara mendadak (terburu-buru), atau memang sudah direncanakan. Jawaban itu sangat dibutuhkan, terutama bagi siapapun yang punya jiwa ketelitian.


Analisa
Dari empat temuan tersebut dapat dilakukan sebuah analisis “mini,” yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.    Waktu pendeklarasian yang diadakan sekitar pukul 14.30 WIB mengindikasikan sebuah tindakan yang terburu-buru (ngebet), terlebih itu untuk lingkup Nasional. Di mana, kejadian itu sangat jarang terjadi dalam lingkup daerah yaitu pada Pilkada.
2.    Kehadiran Megawati pada deklarasi itu cenderung mendominasi. Itu bisa menjadi indikasi bahwa Megawati mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripadai Jokowi-Kalla.
3.    Media massa yang meliput secara langsung kejadian itu dilakukan secara terencana dan disengaja. Buktinya, mereka tidak meliput pernyataan dari Prabowo dan Mahfud MD secara langsung, setelah Megawati maupun Jokowi-Kalla melakukan deklarasi kemenangan.
4.    Pernyataan mereka semua tidak “mendinginkan” para pendukungnya, malah terkesan membangun opini kita yang berani melakukan deklarasi duluan. Dengan kata lain membangun kesan Jokowi-JK lebih mendominasi.

Keempat analisi tersebut merupakan asumsi awal saja, sehingga masih diperlukan pendalaman dan penguatan-penguatan dari teori-teori berbagai bidang ilmu terutama sosial maupun perlu penggalian banyak data. Oleh karena itu, masih ada jalan sangat panjang untuk menemukan sebuah “kebenaran” dibalik peristiwa deklarasi kemenangan Jokowi-Kalla.

Implikasi

Dari semua pernyataan di atas, beberapa hal yang harus dilakukan oleh Megawati maupun Jokowi-Kalla adalah sebagai berikut:

1.    Sebelum adanya pengumuman resmi tentang pasangan terpilih dari KPU, Megawati harus membuat pernyataan bahwa kedudukan dan kepentingannya dalam deklarasi itu adalah hanya sebagai pendamping saja bukan sebagai inisiator pelaksanaan deklarasi. Selanjutnya, ia juga harus berani membuat pernyataan bahwa ia tidak akan “mengganggu” maupun mengintervensi pemerintahan Jokowi-Kalla bila mereka memang telah benar ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan terpilih. Dengan kata lain, bila mereka terpilih Megawati akan memberikan kebebasan kepada Jokowi-Kalla untuk berinisiatif sendiri dalam memerintah Indonesia. Tanpa menunggu izin dan persetujuan dari Megawati
2.    Sebelum adanya hasil pengumuman resmi pasangan terpilih dari KPU, Jokowi-Kalla harus membuat pernyataan bila mereka menjadi pasangan terpilih versi hitung KPU maka akan melindungi dan menyelamatkan Indonesia dari kepentingan asing. Salah satu contoh kecil misalnya, membuat pernyataan akan menyelamatkan “sebagain” dari Newmon dan Freeport yang didominasi oleh asing dengan berbagai cara dan aturan hukum. Diakui atau tidak, penyelamatan terhadap aset negara itu merupakan keinginan dari sebagian rakyat Indonesia yang sebagaian besar memilih Prabowo-Hatta.
3.    Sebelum adanya hasil pengumuman resmi pasangan terpilih dari KPU, partai Koalisi Jokowi-Kalla yaitu PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI harus membuat pernyataan bersama bahwa mereka tidak melakukan kontrak atau perjanjian politik. Dengan itu apabila Jokowi-Kalla terpilih menurut versi hitung KPU maka Partai koalisi tidak boleh menagih atau meminta jabatan apapun terhadap mereka. Hal itu sesuai dengan “slogan” mereka yaitu Kerja saman tanpa syarat. Bukitikan!
4.    Sebelum adanya hasil pengumuman resmi pasangan terpilih dari KPU, Jokowi-Kalla harus membuat pernyataan tidak akan melakukan orasi apapun terkait perayaan atas kemenangan Pilpres maupun melakukan pengumpulan atau pengerahan massa. Jokowi-Kalla harus membuat pernyataan yang bisa meredam gejolak para pendukugnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa.

Bila empat hal tersebut dilakukan oleh Jokowi-Kalla dan didukung oleh Megawati dengan pernyataan resminya maka diyakini itu akan berimplikasi positif bagi bangsa Indonesia. Yakni, bangsa ini akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain karena kedewasaan demokrasinya. Lebih lanjut, bangsa Indonesia terbukti tidak bisa diadu domba oleh bangsa asing karena berbagai unsur kepentingannya. Oleh karena itu, siapapun pasangan yang terpilih nanti, Indonesia harus tetap satu dan utuh, sehingga rapuhnya kedaulatan dan cengkraman asing tidak akan terus-menerus mengancam Indonesia. (BanjirEmbun/10/07/2014)



Salam Damai untuk Indonesia....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar